Page 82 - Renja 2021

▪ Sistem pelaporan yang belum berjalan dengan semestinya sehingga jumlah
Bahan Berbahaya (B2) yang didstribusikan ke dalam suatu wilayah sulit untuk

diindentifikasi.

▪ Koordinasi dan mekanisme antar lembaga pengawasan Bahan Berbahaya (B2)
belum banyak dilakukan sehingga pelaksanaan pengawasan Bahan Berbahaya

(B2) belum didukung oleh sumber daya manusia.
▪ Belum memiliki tim pemeriksa Bahan Berbahaya (B2) yang berfungsi untuk

melakukan verifikasi persyaratan fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat

K3L sebagai syarat untuk mendapatkan SIUP Bahan Berbahaya (B2) bagi PT
Bahan Berbahaya (B2).

▪ Belum efektifnya sosialisasi pemahaman Bahan Berbahaya (B2) pada pedagang

dan pelaku usaha.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah :
▪ Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan straregis

yang efektif dan efisien.

▪ Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar rakyat.
▪ Rendahnya penegakan hukum atas pelanggaran kebijakan/peraturan yang

telah dibuat sehingga banyak pedagang yang berjualan hinga meluap ke bahu

jalan pada pasar rakyat.
▪ Sumberdaya manusia pengelola pasar rakyat yang belum memahami

manajemen pasar rakyat.
▪ Tidak adanya suatu lembaga pengelola pasar rakyat yang diberi wewenang

pengelolaan pasar rakyat secara utuh.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah :
▪ Pelaksanaan pengawasan pelaku usaha perdagangan dan kurang lancarnya

pasokan distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat menjelang hari-hari

besar keagamaan, bencana alam dan anomali cuaca, dapat meningkatkan
harga/tingkat inflasi yang harus diantisipasi dengan baik.

Renja Disperindag 2021
58