Page 16 - Renja 2021

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4010);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4438);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Renja Disperindag 2021
3