BIDANG PERDAGANGAN
  1. Perdagangan
  2. Seksi Retribusi Pasar
  3. Seksi Pengadaan dan Penyaluran
  4. Seksi Perlindungan Konsumen

TUGAS POKOK :

Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan perdagangan.

 

FUNGSI :

  1. perencanaan operasional kegiatan Bidang perdagangan;
  2. pengelolaan kegiatan Bidang perdagangan;
  3. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang perdagangan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

 

URAIAN TUGAS :

  1. mengarahkan dan menyusunRenstra dan Renja pada Bidang Perdagangan;
  2. mengarahkan dan merumuskan bahan-bahan pembahasan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada Bidang Perdagangan;
  3. mengarahkan dan mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang perdagangan;
  4. mengarahkan dan mengendalikan perdagangan berjangka, komoditi alternatif, pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
  5. mengarahkan dan mengendalikan pengembangan ekspor nasional skala daerah;
  6. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kerjasama perdagangan internasional;
  7. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
  8. mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan, pembinaan serta pengawasan usaha perdagangan informasi pasar dan stabilisasi harga sembilan bahan pokok;
  9. mengarahkan dan mengendalikan penyiapan bahan promosi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri;
  10. mengarahkan dan mengendalikan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
  11. mengarahkan dan mengendalikan pengawasan, monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;
  12. mengarahkan dan mengendalikan pembinaan, pengaturan serta pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang;
  13. mengarahkan dan mengendalikan penyediaan bahan masukan sebagai pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor impor  daerah;
  14. mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, mensosialisasikan, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor impor daerah;
  15. merumuskan bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas lingkup Bidang Perdagangan;
  16. merumuskan bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan di lingkup Bidang Perdagangan;
  17. merumuskan bahan LKPJ Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati di lingkup Bidang Perdagangan;
  18. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Perdagangan;
  19. memberikan saran dan pertimbangan teknis penyelenggaraan urusan Perdagangan;
  20. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  21. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
  22. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang, memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
  23. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
  24. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

TUGAS POKOK :

Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan SeksiPengembangan Usaha Perdagangan.

 

FUNGSI :

  1. perencanaan kegiatan Pengembangan Usaha Perdagangan;
  2. pelaksanaan kegiatanPengembangan Usaha Perdagangan;
  3. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan Pengembangan Usaha Perdagangan; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

URAIAN TUGAS :

a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra dan Renja pada SeksiPengembangan Usaha Perdagangan;

b. menyiapkan bahan-bahan pembahasan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada SeksiPengembangan Usaha Perdagangan;

c. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi pemberian ijin perdagangan barang dalam pengawasan skala daerah;

d. melakukan pengambilan contoh, pengujian inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang yang meliputi : pengambilan contoh yang dilakukan oleh petugas pengambil contoh   

    yang teregistrasi, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi;

e. melakukan penilaian dan pelaporan angka kredit SDM Penguji Mutu Barang (PMB) tingkat daerah;

f. melakukan pembinaan perizinan yang terdiri dari pengawasan izin sewa beli, izin usaha minuman beralkohol pengecer/penjual langsung untuk diminum dan Izin Usaha Pasar 

   Modern dengan luas gerai 2.000 M2 atau lebih;

g. melakukan pengawasan Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri, pengawasan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal dan pengawasan Tanda Daftar Gudang dengan luas di

    bawah 2.500 M2;

h. melakukan pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan;

i. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

j. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi;

k. melakukan pengawasan dan pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;

l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan 

   gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang) skala lokal, yang terdiri dari :

   1. promosi produk agrobisnis kerajinan dan barang dagang lainnya;

   2. penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga); dan

   3. pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan dagang.

m. melaksanakan pengawasan, pelaporan, pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;

n. melakukan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses resi gudang

o. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap penerbitan perizinan yang terdiri dari:

   1. izin sewa beli;

   2. izin usaha minuman beralkohol pengecer/penjual langsung untuk diminum;

   3. izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2.000 M2 atau lebih;

   4. daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri;

   5. tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal;

   6. tanda Daftar Gudang dengan luas di bawah 2.500 M2;

   7. tanda daftar lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM);

   8. izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di

       tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%);

   9. SIUP Bahan Berbahaya; dan

  10. pedagang Kayu antar Pulau.

p. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sarana perdagangan;

q. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pembinaan sarana usaha perdagangan, iklim usaha, pemantapan, keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor;

r. memberikan rekomendasi ijin usaha perdagangan;

s. melakukan pengawasan pelaksanaan ijin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi;

t. memberikan rekomendasi SIUP pengakuan perdagangan kayu antar pulau;

u. melakukan pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan;

v. menilai dan memberikan laporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB) tingkat kabupaten;

w. memfasilitasi pemberian tenaga teknis dan efisiensi dibidang perdagangan luar negeri;

x. mengkoordinasikan dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;

y. menyiapkan bahan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan terutama kemampuan teknis manajemen, kewiraswastaan, 

   penerapan standarisasi dan persaingan usaha;

z. melakukan pembinaan serta pengawasan pemberian rekomendasi ijin skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan;

aa. menyiapkan sistem informasi dan penyusunan potensi perdagangan;

bb. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

cc. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;

dd. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;

ee. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

ff. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

gg. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

hh. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

ii. menilai hasil kerja bawahan, memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

jj. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

kk. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

TUGAS POKOK :

Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi.

 

FUNGSI :

  1. perencanaan kegiatan Pengadaan dan Penyaluran;
  2. pelaksanaan kegiatanPengadaan dan Penyaluran;
  3. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan Pengadaan dan Penyaluran; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

URAIAN TUGAS :

  1. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra dan Renja pada SeksiPengadaan dan Penyaluran;
  2. menyiapkan bahan-bahan pembahasan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
  3. memfasilitasi pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi perdagangan;
  4. melakukan monitoring dan fasilitas kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok;
  5. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
  6. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  7. melaksanakan pelaporan, sistem informasi perdagangan dan menyusun potensi usaha sektor perdagangan skala daerah;
  8. menyediakan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor impor daerah;
  9. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor impor daerah;
  10. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor impor daerah;
  11. menyediakan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
  12. melaksanakan sosialisasi, menerbitkan dan melaporkan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) penelusuran asal barang di tingkat daerah;
  13. menyediakan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Import (API);
  14. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan pelaporan Angka Pengenal Import (API);
  15. menyediakan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam bidang komoditi internasional;
  16. memfasilitasi bimbingan teknis dan evaluasi dibidang perdagangan luar negeri;
  17. melaksanakan monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional skala daerah dan perdagangan bilateral;
  18. melaksanakan monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi dan safeguard;
  19. menyediakan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala daerah;
  20. melaksanakan kegiatan pengembangan ekspor skala daerah;
  21. melakukan koordinasi degan aparat penegah hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
  22. meneliti dan mencari peluang pangsa pasar dalam dan luar negeri;
  23. melaksanakan pembinaan, pengaturan serta pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten;
  24. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
  25. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
  26. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
  27. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  28. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  29. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  30. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  31. menilai hasil kerja bawahan, memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
  32. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  33. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

TUGAS POKOK :

Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Perlindungan Konsumen.

 

FUNGSI :

  1. perencanaan kegiatan Perlindungan Konsumen;
  2. pelaksanaan kegiatanPerlindungan Konsumen;
  3. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan Perlindungan Konsumen; dan
  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

URAIAN TUGAS :

  1. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra dan Renja pada Seksi Perlindungan Konsumen;
  2. menyiapkan bahan-bahan pembahasan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada Seksi Perlindungan Konsumen;
  3. melakukan pengawasan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM);
  4. melakukan pembinaan, sosialisasi, informasi dan publikasi, koordinasi serta evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
  5. melakukan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
  6. melakukan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen;
  7. melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML;
  8. melaksanakan penyuluhan pengamatan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP), Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan standar internasional (SI);
  9. melaksanakan pembinaan operasional reparatir pengamatan ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP);
  10. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan perlindungan konsumen;
  11. melakukan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
  12. menyusun petunjuk teknis pengawasan peredaran barang dan jasa;
  13. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
  14. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
  15. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
  16. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  17. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
  18. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  19. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  20. menilai hasil kerja bawahan, memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
  21. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  22. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

                                         

                                                              DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

   DISPERINDAG KABUPATEN LEBAK

Copyright@2017